Page 123 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 123
"Di situ Pak Gubernur (Anies) sudah menanyakan Pak Menko Polhukam (Mahfud) bahwa
memang benar pandemi covid-19 ini menghantam perekonomian, tetapi sekarang kita sudah
mulai tumbuh," kata Kadisnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah dalam diskusi Crosscheck by
Medcom.id dengan tema 'Kontroversi Upah Anies', Minggu, 2 Januari 2022.
Anies, terang dia, saat itu meyakini tidak semua sektor perekonomian terdampak pandemi.
Bahkan, beberapa sektor mengalami peningkatan pendapatan selama pandemi covid-19.
"Tetapi, dengan adanya pandemi covid-19 ini ada sektor-sektor yang tumbuh kalau kita lihat dari
rilis Badan Pusat Statistik (BPS)," ujar Andri.
Atas dasar itu, Anies menolak kenaikan UMP Jakarta hanya 0,85 persen. Kenaikan itu diyakini
tidak seimbang ketimbang keuntungan perusahaan yang mengalami peningkatan selama
pandemi.
"Enggak bisa kita dipukul rata 0,85 persen atau Rp37 ribu," tutur Andri.
Pemprov DKI diyakini sudah menghitung kenaikan UMP dengan formula yang sesuai aturan. Dia
menilai presentasi kenaikan upah minimum nasional terlalu kecil untuk menjadi UMP.
"Kita harus betul-betul memperhatikan pekerja yang memang bekerja di sektor tumbuh. Kita
juga harus mempertahankan perusahaan yang memang di sektor tidak tumbuh," ucap Andri.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar
Rp4.641.854 per bulan terhitung sejak 1 Januari 2022. Pada putusan kedua disebutkan UMP DKI
berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Dalam putusan ketiga disebutkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur, serta
skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Pada putusan keempat disebut
pengusaha akan dikenakan sanksi jika membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan.
SK tersebut diklaim mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional agar
menjaga daya beli masyarakat atau buruh. Hal ini disebut untuk pencapaian penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
122
