Page 127 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

UMP JAKARTA 2022 NAIK, PENGUSAHA PERTANYAKAN KEPUTUSAN GUBERNUR
ANIES
Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan besaran persentase upah minimum
provinsi DKI Jakarta 2022 dari sekitar 1,09 persen atau sekitar Rp 38 ribu menjadi menjadi 5,1
persen atau sebesar kurang lebih Rp 225 ribu, memantik pro kontra di berbagai kalangan, mulai
dari pemerintah pusat, pengusaha hingga pengamat ekonomi.

Dukungan datang dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, terhadap langkah yang
akan menaikkan UMP DKI 2022 menjadi Rp4.641.854. Suharso menilai, keputusan Anies itu bisa
menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Menurut Suharso, besaran kenaikan UMP DKI 2022 itu dapat mendorong konsumsi masyarakat
hingga sebesar Rp 180 triliun per tahun. Hal itu pada akhirnya yang diuntungkan adalah
pengusaha.
"Kami di Bappenas menghitung kalau naiknya saja rata-rata bisa 5 persen itu akan memompa
disposal pengeluaran dari menambah konsumsi itu kira-kira sama dengan Rp180 triliun per
tahun," jelas Suharso melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu (22/12/21).

Itu artinya, sambung Suharso, akan memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidaknya
5,2 persen. Menurutnya hal itu perlu karena sifatnya resiprokal alias ada efek membalik, sehingga
pada akhirnya produk-produk bertambah dan menggerakkan permintaan.

"Jadi kalau 56 persen saja dari produk domestik bruto (PDB) kita itu adalah konsumsi kenaikan
itu saja 2,3 persen sudah ada di tangan," ungkap Suharso Suharso menilai kenaikan UMP 2022
sesungguhnya tidak bisa hanya 1,09 persen seperti menggunakan formula di Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dia mengatakan, hal itu juga
dirasakan oleh salah satu pengusaha di Jakarta yang pernah berdiskusi dengannya.
"Saya sangat respek dengan beliau (pengusaha). Beliau mengatakan kepada saya enggak
mungkin Pak Harso kenaikan UMR itu, UMP itu cuma 1 persen, enggak mungkin, rumusnya itu
memang seperti itu berdasarkan PP dan sebagainya. Tapi itu memang enggak mungkin,"
katanya.
Sementara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tetap bersikeras dan kembali
mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) di daerahnya.

"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," papar Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro
Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Sabtu (01/01/22).

Putri menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, dari 34
provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP
sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di
252 kabupaten/kota.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021,"
katanya.

126