Page 126 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 126
Judul UMP Jakarta 2022 Naik, Pengusaha Pertanyakan Keputusan Gubernur
Anies
Nama Media radarbandung.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.radarbandung.id/2022/01/02/ump-jakarta-2022-naik-
pengusaha-pertanyakan-keputusan-gubernur-anies/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2022-01-02 12:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Kami di Bappenas
menghitung kalau naiknya saja rata-rata bisa 5 persen itu akan memompa disposal pengeluaran
dari menambah konsumsi itu kira-kira sama dengan Rp180 triliun per tahun
neutral - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Jadi kalau 56 persen
saja dari produk domestik bruto (PDB) kita itu adalah konsumsi kenaikan itu saja 2,3 persen
sudah ada di tangan
negative - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Saya sangat respek
dengan beliau (pengusaha). Beliau mengatakan kepada saya enggak mungkin Pak Harso
kenaikan UMR itu, UMP itu cuma 1 persen, enggak mungkin, rumusnya itu memang seperti itu
berdasarkan PP dan sebagainya. Tapi itu memang enggak mungkin
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap Gubernur yang
menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker
telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah
Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
Ringkasan
Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan besaran persentase upah minimum
provinsi DKI Jakarta 2022 dari sekitar 1,09 persen atau sekitar Rp 38 ribu menjadi menjadi 5,1
persen atau sebesar kurang lebih Rp 225 ribu, memantik pro kontra di berbagai kalangan, mulai
dari pemerintah pusat, pengusaha hingga pengamat ekonomi.
125
