Page 135 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

"Di tahun 2015 sampai 2016 keluarlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, di
mana dalam PP tersebut penghitungan penetapan UMP didasari pertumbuhan perekonomian dan
inflasi dikalikan tahun berjalan," kata Kadisnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah dalam diskusi
Crosscheck by Medcom.id dengan tema 'Kontroversi Upah Anies', Minggu, 2 Januari 2022.

Andri mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengambilan data dari BPS sudah
berlangsung sejak 2015.

"Di situ sudah agak stabil penetapan yang kita lakukan berkisar 8 persen, 8,3, 8,7, pernah di
tahun 2016 dan itu hasil kesepakatan dewan pengupahan 14,8 persen, selebihnya itu betul-betul
stabil 8,3 sampai 8,7 persen dan tahun 2020 untuk UMP 2021 di mana posisi perekonomian kita
sedang terpuruk dengan adanya pandemi, kita menetapkan UMP 3,27 persen," ujar Andri.

Pemprov DKI juga menggunakan formula berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021. Hitungan
dalam beleid itu dipakai untuk menaikkan gaji pekerja di Jakarta.
"Formulasinya itu (dari) upah minimum tahun penetapan, di dasari upah minimum tahun
berjalan, ditambah atau pertumbuhan ekonomi atau inflasi, pilih yang paling tinggi, dikalikan
batas atas dikurangi upah tahun berjalan, dibagi dengan batas atas dikurangi batas bawah, dikali
upah minimum tahun berjalan," tutur Andri.
Lalu, Pemprov DKI sudah menghitung batas atas konsumsi perkapita yang dikalikan dengan
banyaknya rata-rata anggota rumah tangga. Tiap anggota keluarga yang bekerja pun sudah
dihitung.

Rata-rata anggota rumah tangga dan bekerja diketahui dari data milik Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah. Ida mengeluarkan edaran pada 9 November 2021.

"Itu adanya di Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/383/HI/.01.00/11 tahun 2021 perihal
penyampaian data perekonomian dalam penetapan upah minimum tahun 2022 pada 9 November
2021," ucap Andi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 naik
sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan terhitung sejak 1 Januari 2022. Pada putusan
kedua disebutkan UMP DKI berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Dalam putusan ketiga disebutkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur, serta
skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Pada putusan keempat disebut
pengusaha akan dikenakan sanksi jika membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan.

SK tersebut diklaim mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional agar
menjaga daya beli masyarakat atau buruh. Hal ini disebut untuk pencapaian penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(AZF).

134