Page 139 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Dia menjelaskan PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan penetapan upah minimum merupakan bagian
dari Program Strategis Nasional.

Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan
pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat, katanya.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara (Jubir) Gubernur Banten, Ujang Giri mengatakan, sudah menjadi
keharusan bagi Gubernur mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk
peraturan mengenai formulasi pengupahan. Dikatakan pria yang akrab disapa Ugi ini, sudah jelas
bahwa formulasi pengupahan itu diatur melalui PP Nomor 36 Tahun 2021.

Gubernur Banten Wahidin Halim patuh dan taat pada aturan pengupahan sesuai dengan PP
Nomor 36 Tahun 2021, kata Jubir.

Diketahui bahwa Kepala Daerah dapat dijerat sanksi jika tidak menjalankan Program Strategis
Nasional. Berkait pengupahan, itu merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang
masuk dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 68 memang diatur sanksi
untuk Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f.

Pada Pasal 68 ayat 1, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri
untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.

Kemudian dalam ayat 2, ketika teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap
tidak dilaksanakan, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3
bulan.

(Red)

138