Page 144 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

PASTIKAN PENERAPAN STANDAR UM 2022, PEMERINTAH PECUT KEPATUHAN
PERUSAHAAN LEWAT CARA INI!
Kementerian Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kepatuhan perusahaan di tahun 2022,
seiring ditetapkannya standar upah minimum tahun 2022. Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
mengatakan pihaknya memiliki empat langkah untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan
untuk memastikan penerapan upah minimum dan struktur skala upah.

Pertama, mendorong forum-forum dialog dengan perusahaan dalam rangka memastikan
implementasi upah dan minimum serta struktur dan skala upah. Melalui dialog diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan upah minimum.

"Dengan mengadakan forum-forum dialog seperti ini dapat menciptakan sebuah budaya akan
pentingnya terhadap struktur skala upah. Jadi mereka saling memahami, dan kalau seandainya
jelas komunikasinya, kita akan mengurangi distorsi informasi" ujar Anwar Sanusi lewat
keterangannya, Minggu (2/1/2022).
Kedua, lanjut Anwar Sanusi, menyelenggarakan sosialisasi struktur skala upaha kepada
stakeholders baik secara daring maupun luring yang dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman mengenai pentingnya struktur dan skala upah. "Sosialisasi ini diharapkan
memunculkan kesadaran bagi perusahaan untuk menerapkannya, " katanya.
Ketiga, mengadakan bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah bagi manajer HRD
di perusahaan.

Keempat, menurunkan pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka memastikan upah minimum
diterapkan bagi pekerja dengan masa kurang dari 1 tahun sekaligus memastikan disusun,
diimplementasikan dan disosialisasikannya struktur dan skala upah di perusahaan.

"Di Kemnaker ada mediator dan pengawas. Kita akan turunkan pengawas di bagian akhir saja,
manakala ada potensi ketidakpatuhan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan, "terang Anwar
Sanusi.

Anwar Sanusi mengungkapkan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
(WLKP) per 30 November 2021, total perusahaan yang terdaftar sebanyak 270.768 perusahaan
dengan jumlah pekerja/buruh sebanyak 7.698.168 orangekadar informasi, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.

"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," tutur Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro
Putri, lewat keterangannya, Minggu (2/1/2022).

Dirjen Putri menjelaskan, Surat Menaker tersebut menekankan kepada para Gubernur untuk
mematuhi aturan yang berlaku terkait pengupahan. "Kemnaker juga telah menyurati kepada
Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021,"
katanya.

Berdasarkan hasil monitoring Kemnaker pada 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah
menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP
Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252
kabupaten/kota.[].

143