Page 146 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 146
PARA GUBERNUR DIDESAK PATUHI PP PENGUPAHAN, SEJUMLAH PROVINSI INI
DISURATI PEMERINTAH!
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu
pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," tutur Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro
Putri, lewat keterangannya, Minggu (2/1/2022).
Dirjen Putri menjelaskan, Surat Menaker tersebut menekankan kepada para Gubernur untuk
mematuhi aturan yang berlaku terkait pengupahan.
"Kemnaker juga telah menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak
sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021," katanya.
Berdasarkan hasil monitoring Kemnaker pada 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah
menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP
Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252
kabupaten/kota.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021,"
imbuhnya.
Dirjen Putri menegaskan PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum
merupakan bagian dari program strategis nasional.
"Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan
pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat," tegasnya.
Sekadar informasi, pengusaha berencana menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun
2021 tentang UMP Tahun 2022. Dimana melalui Keputusan gubernur tersebut, Anies Baswedan
resmi merevisi UMP Jakarta 2022 sehingga naik 5,1 persen dari semula 0,85 persen.
"Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum, jadi tentunya akan melakukan upaya hukum
ke Pengadilan Tata Usaha Negara," tutur Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo
DKI Jakarta Nurjaman dalam konferensi pers, Kamis (30/12/2021).
Namun kapan tepatnya, dia belum memberi keterangan lebih lanjut. Yang jelas pengusaha akan
melakukan gugatan ke PTUN dalam waktu dekat. Nurjaman menjelaskan pengusaha juga
terbuka untuk melakukan upaya hukum lainnya jika dimungkinkan. Jadi PTUN bukan satu-
satunya langkah hukum yang diupayakan.[].
145
