Page 138 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 138

Judul               Gubernur Banten Paling Taat Aturan UMP
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1862528/gubernur-
                                    banten-paling-taat-aturan-ump
                Jurnalis            Nasional
                Tanggal             2022-01-02 11:05:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
              Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor
              36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan.  Termasuk  Gubernur  Banten  Wahidin  Halim,  meskipun
              diserang gelombang aksi buruh, dia tetap konsisten dengan keputusannya.



              GUBERNUR BANTEN PALING TAAT ATURAN UMP

              SERANG Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              dan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK),  sesuai  dengan  formulasi  Peraturan  Pemerintah
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim, meskipun diserang gelombang aksi buruh, dia tetap
              konsisten dengan keputusannya.
              Sementara  5  Gubernur  lainnya  disurati  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker),  lantaran
              sudah melanggar ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.

              Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
              36  Tahun  2021,  Menaker  telah  menyurati  masing-masing  Gubernur  dimaksud  agar
              menyesuaikan  penetapan  upah  minimum  tahun  2022  dengan  ketentuan  peraturan
              perundangan-undangan yang berlaku, ungkap Indah Anggoro Putri Direktur Jenderal Pembinaan
              Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, dalam keterangannya, Sabtu (1/1/2022).

              Dijelaskan Indah Anggoro Putri, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember
              2021,  dari  34  Provinsi  yang  telah  menetapkan  UMP  tahun  2022,  terdapat  29  Provinsi  yang
              menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 Provinsi yang
              memiliki UMK di 252 Kabupaten/Kota.
              Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak  236  UMK  telah  ditetapkan  sesuai  PP  Nomor  36  Tahun
              2021,terangnya.


                                                           137
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143