Page 163 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 163

Judul               Gubernur Banten Taat, Dari 34 Ada 29 Gubernur yang Taat Aturan
                                    UMP

                Nama Media          metroaktualhits.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.metroaktualhits.com/nusantara/gubernur-banten-taat-
                                    dari-34-ada-29-gubernur-yang-taat-aturan-ump/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2022-01-01 22:44:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Ringkasan

              Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
              Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor
              36  Tahun  2021  tentang  pengupahan.  Termasuk  Gubernur  Banten  Wahidin  Halim,  meskipun
              diserang gelombang aksi buruh, dia tetap konsisten dengan keputusannya.


              GUBERNUR BANTEN TAAT, DARI 34 ADA 29 GUBERNUR YANG TAAT ATURAN UMP

              Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
              Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor
              36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

              Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim, meskipun diserang gelombang aksi buruh, dia tetap
              konsisten  dengan  keputusannya.  Sementara  5  Gubernur  lainnya  disurati  Kementerian
              Ketenagakerjaan  (Kemenaker),  lantaran  sudah  melanggar  ketentuan  peraturan  yang  sudah
              ditetapkan.

              "Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
              36  Tahun  2021,  Menaker  telah  menyurati  masing-masing  Gubernur  dimaksud  agar
              menyesuaikan  penetapan  Upah  Minimum  tahun  2022  dengan  ketentuan  peraturan
              perundangan-undangan  yang  berlaku,"  ungkap  Indah  Anggoro  Putri  Direktur  Jenderal
              Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, dalam keterangannya Sabtu
              (1/1/2022).

              Dijelaskan Indah Anggoro Putri, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember
              2021,  dari  34  provinsi  yang  telah  menetapkan  UMP  tahun  2022,  terdapat  29  provinsi  yang
              menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang
              memiliki UMK di 252 kabupaten/kota.




                                                           162
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168