Page 165 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 165

Judul               Kemenaker Imbau Anies Baswedan Dkk Patuhi Aturan Pengupahan
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2022/01/01/211000426/kemenaker-
                                    imbau-anies-baswedan-dkk-patuhi-aturan-pengupahan
                Jurnalis            Fika Nurul Ulya
                Tanggal             2022-01-01 21:10:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan Jamsos  Kemnaker)  Menaker  telah  menyurati
              masing-masing  Gubernur  agar  menyesuaikan  penetapan  upah  dengan  ketentuan  peraturan
              perundangan-undangan yang berlaku

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
              236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
              Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
              pada kebijakan Pemerintah Pusat



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  kembali  mengimbau  para  Gubernur  termasuk
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mematuhi aturan pengupahan dalam menetapkan
              Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)/UMK  di  daerahnya.  Aturan  yang  dimaksud  yaitu  Peraturan
              Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan.  Kemenaker  bahkan  sudah
              menyurati gubernur yang tidak menetapkan upah minimum sesuai aturan dan formula PP.


              KEMENAKER IMBAU ANIES BASWEDAN DKK PATUHI ATURAN PENGUPAHAN

              JAKARTA,  -  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  kembali  mengimbau  para  Gubernur
              termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mematuhi aturan pengupahan dalam
              menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)/UMK di daerahnya.
              Aturan  yang  dimaksud  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan.  Kemenaker  bahkan  sudah  menyurati  gubernur  yang  tidak  menetapkan  upah
              minimum sesuai aturan dan formula PP.


                                                           164
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170