Page 165 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 165
Judul Kemenaker Imbau Anies Baswedan Dkk Patuhi Aturan Pengupahan
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2022/01/01/211000426/kemenaker-
imbau-anies-baswedan-dkk-patuhi-aturan-pengupahan
Jurnalis Fika Nurul Ulya
Tanggal 2022-01-01 21:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Menaker telah menyurati
masing-masing Gubernur agar menyesuaikan penetapan upah dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan Pemerintah Pusat
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali mengimbau para Gubernur termasuk
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mematuhi aturan pengupahan dalam menetapkan
Upah Minimum Provinsi (UMP)/UMK di daerahnya. Aturan yang dimaksud yaitu Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kemenaker bahkan sudah
menyurati gubernur yang tidak menetapkan upah minimum sesuai aturan dan formula PP.
KEMENAKER IMBAU ANIES BASWEDAN DKK PATUHI ATURAN PENGUPAHAN
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali mengimbau para Gubernur
termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mematuhi aturan pengupahan dalam
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)/UMK di daerahnya.
Aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Kemenaker bahkan sudah menyurati gubernur yang tidak menetapkan upah
minimum sesuai aturan dan formula PP.
164