Page 167 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 167
Judul Kemnaker Minta Gubernur Patuhi PP Pengupahan
Nama Media medcom.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/gNQeLroN-kemnaker-minta-
gubernur-patuhi-pp-pengupahan
Jurnalis Annisa ayu artanti
Tanggal 2022-01-01 20:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap Gubernur yang
menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker
telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah
Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kemnaker juga telah
menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor
36 Tahun 2021
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan Pemerintah Pusat
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
KEMNAKER MINTA GUBERNUR PATUHI PP PENGUPAHAN
Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
166
