Page 243 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

INI 4 LANGKAH KEMENAKER DORONG PERUSAHAAN TERAPKAN STANDAR UPAH
MINIMUM 2022
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berupaya meningkatkan
kepatuhan perusahaan untuk menerapkan standar upah minimum Tahun 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker, Anwar Sanusi, mengatakan ada 4 langkah yang
disiapkan Kemenaker untuk mendorong perusahaan menerapkan stadar upah minimum dan
struktur skala upah.

Pertama, mendorong forum-forum dialog dengan perusahaan dalam rangka memastikan
implementasi upah dan minimum serta struktur dan skala upah. Melalui dialog diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan upah minimum.

"Dengan mengadakan forum-forum dialog seperti ini dapat menciptakan sebuah budaya akan
pentingnya terhadap struktur skala upah. Jadi mereka saling memahami, dan kalau seandainya
jelas komunikasinya, kita akan mengurangi distorsi informasi" ujar Anwar Sanusi di Jakarta,
Sabtu (1/1/2022).

Kedua, lanjut Anwar Sanusi, menyelenggarakan sosialisasi struktur skala upaha kepada
stakeholders baik secara daring maupun luring yang dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman mengenai pentingnya struktur dan skala upah. "Sosialisasi ini diharapkan
memunculkan kesadaran bagi perusahaan untuk menerapkannya, " katanya.

Ketiga, mengadakan bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah bagi manajer HRD
di perusahaan. Keempat, menurunkan pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka memastikan
upah minimum diterapkan bagi pekerja dengan masa kurang dari 1 tahun sekaligus memastikan
disusun, diimplementasikan dan disosialisasikannya struktur dan skala upah di perusahaan.

"Di Kemnaker ada mediator dan pengawas. Kita akan turunkan pengawas di bagian akhir saja,
manakala ada potensi ketidakpatuhan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan," ujar Anwar
Sanusi.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) per
30 November 2021, total perusahaan yang terdaftar sebanyak 270.768 perusahaan dengan
jumlah pekerja/buruh sebanyak 7.698.168 orang.

Dari 270.768 perusahaan yang terdaftar tersebut, yang telah memiliki struktur dan skala upah
sebesar 19 persen atau sebanyak 51.862 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sekira 78
persen atau sebanyak 6.022.217 orang.

Sedangkan yang belum memiliki struktur dan skala upah sekitar 12 persen atau 33.304
perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sekitar 18 persen atau sebanyak 1.404.753 orang.
"Sedangkan perusahaan yang tidak menginput sudah/belum memiliki struktur dan skala upah
sebesar 69 persen atau sebanyak 185.602 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sebesar 4
persen atau sebanyak 271.198 orang," tutur Anwar Sanusi.

242