Page 373 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 373
Sejak Anies merevisi aturan UMP, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan
keberatannya. Mereka telah telah melayangkan surat penolakan namun tidak digubri. Kini
kontroversi ini memasuki babak baru, Apindo berencana menggugat Pemprov DKI Jakarta ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Apindo menilai kebijakan Anies menaikkan UMP sebesar 5,1% bertentangan dengan kebijakan
soal pengupahan yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui PP Nomor 36 tahun 2021. Selain
itu, revisi tersebut juga telah melewati batas waktu penerbitan UMP pada 21 November.
"Kami akan melakukan upaya-upaya hukum ke PTUN dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua
Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman, saat konferensi pers, Kamis
(30/12).
Dia menjelaskan kebijakan baru Gubernur Anies juga tidak sesuai dengan rekomendasi dewan
pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari pengusaha, perwakilan serikat pekerja dan perwakilan
pemerintah.
Terkait kontroversi perbedaan penetapam kenaikan upah di ibu kota juga sudah ditanggapi oleh
Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengingatkan pemerintah daerah wajib mengikuti
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah
minimum.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Indah seperti dikutip
dari keterangan tertulis, Jumat (24/12)..
372
