Page 372 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 372
Judul Menko Airlangga Ingatkan Anies soal UMP Jakarta Naik 5,1%
Nama Media katadata.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://katadata.co.id/yuliawati/berita/61cedc849930f/menko-
airlangga-ingatkan-anies-soal-ump-jakarta-naik-5-1
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-31 17:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di
atas ketetapan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memicu kontroversi. Menteri
Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan peringatan kebijakan UMP
harus mengikuti aturan Kementerian Tenaga Kerja.
MENKO AIRLANGGA INGATKAN ANIES SOAL UMP JAKARTA NAIK 5,1%
Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di
atas ketetapan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memicu kontroversi. Menteri
Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan peringatan kebijakan UMP
harus mengikuti aturan Kementerian Tenaga Kerja.
"Terkait UMP sudah ada regulasi dan Kemenaker sudah menerbitkan regulasi yang tentunya
ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah," kata Airlangga dalam diskusi dengan media,
Kamis (30/12).
Airlangga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pembicaraan di tingkat pemerintah pusat
merespon langkah Anies tersebut. Kontroversi terus bergulir dan asosiasi pengusaha yang
menentang keputusan tersebut kini bersiap membawa Anies ke pengadilan.
Pada Senin (27/12), Anies Baswedan resmi menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854.
Upah baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022. UMP hasil revisi tersebut naik sebesar 5,1%,
jauh di atas angka yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar 1,09%.
Anies mengatur UMP dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 pada 16
Desember. Melalui beleid tersebut, Anies juga mengancam bagi perusahan yang melanggar
ketentuan upah, seperti membayar gaji lebih rendah, akan mendapat sanksi.
371
