Page 379 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 379
GUGATAN PENGUSAHA SOAL UMP JAKARTA TERUS BERGULIR, GIMANA NASIB
ANIES BASWEDAN?
Pengusaha berencana menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) atas Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP
Tahun 2022. Dimana melalui Keputusan gubernur tersebut, Anies Baswedan resmi merevisi UMP
Jakarta 2022 sehingga naik 5,1 persen dari semula 0,85 persen.
"Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum, jadi tentunya akan melakukan upaya hukum
ke Pengadilan Tata Usaha Negara," tutur Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo
DKI Jakarta Nurjaman dalam konferensi pers, Kamis (30/12/2021).
Namun kapan tepatnya, dia belum memberi keterangan lebih lanjut. Yang jelas pengusaha akan
melakukan gugatan ke PTUN dalam waktu dekat. Nurjaman menjelaskan pengusaha juga
terbuka untuk melakukan upaya hukum lainnya jika dimungkinkan. Jadi PTUN bukan satu-
satunya langkah hukum yang diupayakan.
"Sebelum teman-teman bertanya kapan waktunya? dalam waktu dekat. Insyaallah dalam waktu
dekat kami akan melakukan upaya-upaya hukum tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
atau hal lainnya yang dimungkinkan untuk bisa dilakukan upaya-upaya hukum," tambahnya.
Nurjaman pada kemarin Senin menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru menggugat
Anies ke PTUN. Apindo akan membahasnya terlebih dahulu di lingkup internal untuk menentukan
langkah selanjutnya.
"Kami akan mempelajari dulu ya dan akan berdiskusi dulu dengan teman-teman di internal
Apindo dulu karena (Kepgub) baru terbit hari ini, kita akan diskusi dulu sama teman-teman
Apindo untuk melakukan langkah-langkah, tahapan-tahapan selanjutnya," jelasnya.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya resmi
mengeluarkan keputusan yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun
2022 naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan. Beleid itu tertuang dalam Keputusan
Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum tahun 2022.
Dalam diktum pertama Kepgub tersebut disebutkan menetapkan UMP tahun 2022 di DKI Jakarta
sebesar Rp4.641.854 per bulan. Diktum kedua menyebut, UMP tahun 2022 mulai berlaku
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja
kurang dari satu tahun. Diktum ketiga mengatakan, pengusaha wajib menyusun dan
menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
satu tahun atau lebih.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi sebagaimana
dimaksud dalam diktum kesatu," tulis diktum keempat Kepgub DKI yang dikutip, Senin
(27/12/2021).[].
378
