Page 469 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 469
"Keputusan (Anies) tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI
Jakarta, di mana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu Pengusaha dan Pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP No. 36 tahun 2021," kata dia.
Apindo meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk menegur Anies yang telah melawan
hukum regulasi Ketenagakerjaan tentang Pengupahan.
"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian nasional," kata dia.
Selanjutnya, Apindo meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi atau pembinaan
kepada Gubernur DKI Jakarta yang dianggap tidak memahami peraturan perundangan.
Apindo juga meminta seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta sembari menunggu keputusan dari proses hukum yang sedang berjalan.
"Mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022
sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap mengikuti
Keputusan Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021," ucap dia.
468
