Page 467 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 467
Gugatan ini terkait keputusan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022 yang direvisi Anies
dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen pada 16 Desember 2021 lalu.
"Merespons terbitnya Keputusan Gubernur No.1517 tahun 2021, APINDO DKI Jakarta akan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pemprov DKI Jakarta," kata
Solihin dalam konferensi pers, Kamis (30/12/2021).
Menurut Solihin, keputusan Anies bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang pengupahan yang merupakan regulasi resmi dari pemerintah pusat.
Anies juga merevisi UMP di luar batas waktu yang ditetapkan PP tersebut yakni 21 November
2021.
"Keputusan (Anies) tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI
Jakarta, di mana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu Pengusaha dan Pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP No. 36 tahun 2021," kata dia.
Apindo meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk menegur Anies yang telah melawan
hukum regulasi Ketenagakerjaan tentang Pengupahan.
"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian nasional," kata dia.
Selanjutnya, Apindo meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi atau pembinaan
kepada Gubernur DKI Jakarta yang dianggap tidak memahami peraturan perundangan..
466
