Page 465 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 465

"Kami  telah  menginstruksikan  kepada  bank-  bank  Himbara  selaku  bank  penyalur  untuk
              memblokir rekening baru penerima BSU yang belum melakukan aktivasi," kata dia melalui siaran
              pers, Jumat (31/12/2021).

              Selain memblokir rekening yang belum diaktivasi, pihaknya juga menginstruksikan Bank Himbara
              untuk menarik kembali dana BSU dari rekening yang belum diaktivasi.

              "Kami  juga  telah  meminta  Bank  Himbara  untuk  mengembalikan  dana  BSU  pada  rekening
              penerima  BSU  yang  belum  aktif  ke  RPL  Penampungan,  paling  lambat  30  Desember  2021,"
              jelasnya.

              Lebih lanjut, bagi pekerja/buruh yang memenuhi syarat dan belum menerima BSU Tahun 2021
              serta memiliki rekening aktif pada Bank Himbara agar segera menyampaikan kepada perusahaan
              untuk lebih lanjut di kirimkan kepada Kemenaker guna proses pencairan sebelum tanggal 30
              Desember 2021.

              Sekadar informasi, di masa PPKM yang diperpanjang ini, pemerintah melalui Kemenaker kembali
              meluncurkan BSU untuk pekerja sebesar Rp 1 juta yang diberikan sekaligus melalui transfer
              bank. Berbeda dengan tahun lalu, BSU kali ini menyasar pada pekerja dengan upah di bawah Rp
              3,5 juta.

              Sementara tahun lalu, menyasar pada pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta dengan nominal
              BSU  sebesar  Rp  2,4  juta  dan  dibayar  bertahap.  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah
              mengungkapkan, BSU tahun ini diharapakan bisa mengurangi jumlah PHK pekerja. Selain itu,
              subsidi gaji ini juga bisa meningkatkan daya beli agar ekonomi bisa bertumbuh.


              Adapun, kriteria buruh yang mendapat BSU yakni Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja/buruh
              penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di
              BPJS Ketenagakerjaan. Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh membayar iuran dengan besaran
              iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan
              pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan..































                                                           464
   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470