Page 493 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 493

Judul               Keputusan Anies Menaikkan UMP dinilai Sepihak, Pengusaha Siap
                                    Gugat ke PTUN
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1857360/keputusan-
                                    anies-menaikkan-ump-dinilai-sepihak-pengusaha-siap-gugat-ke-ptun
                Jurnalis            Nasional
                Tanggal             2021-12-31 10:06:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin, mengatakan, pihaknya segera
              mengajukan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan
              ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Hal  itu  dilakukan  Apindo  karena  memandang
              Keputusan Gubernur Nomor 1517 tahun 2021 tentang Perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              DKI Jakarta menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen bertentangan dengan PP Nomor
              36 Tahun 2021.



              KEPUTUSAN ANIES MENAIKKAN UMP DINILAI SEPIHAK, PENGUSAHA SIAP GUGAT
              KE PTUN

              Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin, mengatakan, pihaknya segera
              mengajukan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan
              ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Hal  itu  dilakukan  Apindo  karena  memandang
              Keputusan Gubernur Nomor 1517 tahun 2021 tentang Perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              DKI Jakarta menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen bertentangan dengan PP Nomor
              36 Tahun 2021.

              Menurut dia, PP yang dikeluarkan November lalu itu seharusnya menjadi regulasi resmi dan
              rujukan  dari  banyak  daerah.  Dia  menilai,  keputusan  sepihak  Anies  dalam  menaikkan  UMP,
              nyatanya juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Di mana dua
              dari  tiga  unsur  Dewan  Pengupahan  DKI  Jakarta  yaitu  pengusaha  dan  pemerintah
              merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP Nomor 36 tahun 2021, kata Solihin
              dalam konferensi pers daring, Kamis (30/12).




                                                           492
   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498