Page 496 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 496
DKI Jakarta menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen bertentangan dengan PP Nomor
36 Tahun 2021.
Menurut dia, PP yang dikeluarkan November lalu itu seharusnya menjadi regulasi resmi dan
rujukan dari banyak daerah. Dia menilai, keputusan sepihak Anies dalam menaikkan UMP,
nyatanya juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta. "Di mana dua
dari tiga unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu pengusaha dan pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP Nomor 36 tahun 2021," kata Solihin
dalam konferensi pers daring, Kamis (30/12).
Dikatakan dia, sejauh ini pihaknya juga telah meminta bantuan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan teguran kepada kepala daerah yang telah
melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama pengupahan. Dalam hal ini, Apindo merujuk
pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Tak sampai di sana, pihaknya juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan
pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah. Terlebih, Solihin menilai Anies tidak memahami
peraturan perundangan. Terbaru, pihaknya juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke
PTUN. Utamanya, jika gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan
tersebut.
"(Apindo) mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022," jelasnya..
495
