Page 497 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 497

Judul               Anies Baswedan Naikkan UMP Jakarta 2022 Jadi Rp4,6 Juta, Apindo
                                    Imbau Perusahaan Tak Ikuti Keputusan Itu
                Nama Media          jakbarnews.pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://jakbarnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-373358380/anies-
                                    baswedan-naikkan-ump-jakarta-2022-jadi-rp46-juta-apindo-imbau-
                                    perusahaan-tak-ikuti-keputusan-itu
                Jurnalis            Nurjati
                Tanggal             2021-12-31 10:05:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Narasumber

              neutral  -  Solihin  (Ketua  Dewan  Pimpinan  Provinsi  (DPP)  Apindo  DKI  Jakarta)  Menghimbau
              seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022

              negative - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Sehingga bisa
              mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan



              Ringkasan

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindp) mengambil sikap soal kenaikan UMP (Upah Minimum
              Provinsi) Jakarta yang dilakukan Anies Baswedan. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo
              DKI Jakarta, Solihin mengimbau para perusahaan agar tidak mengikuti Keputusan Gubernur DKI
              Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021.




              ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP JAKARTA 2022 JADI RP4,6 JUTA, APINDO IMBAU
              PERUSAHAAN TAK IKUTI KEPUTUSAN ITU

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindp) mengambil sikap soal kenaikan UMP (Upah Minimum
              Provinsi) Jakarta yang dilakukan Anies Baswedan.


              Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin mengimbau para perusahaan
              agar tidak mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021.

              Ia mengatakan hal itu karena kekuatan hukum tetap berasal dari Pengadilan Tata Usaha Negara.





                                                           496
   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502