Page 517 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 517
Ringkasan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta 2022 akan digugat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI karena dianggap
melanggar regulasi.
ANIES BASWEDAN DIANGGAP TAK IKUTI ATURAN, APINDO IMBAU PERUSAHAAN
DI JAKARTA TAK PATUH
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta 2022 akan digugat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI karena dianggap
melanggar regulasi.
"Merespons terbitnya Keputusan Gubernur No. 1517/2021, Apindo DKI Jakarta akan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pemprov DKI Jakarta," kata Ketua DPP
Apindo DKI Jakarta Solihin, Kamis (30/12/2021) lalu.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, keputusan Gubernur No. 1517/2021 merubah UMP 2022
DKI Jakarta yang awalnya naik 0,85 persen atau setara Rp37.749 menjadi 5,1 persen, sekitar
Rp225.667 sehingga menjadi Rp4.641.854.
Menurut Apindo, keputusan itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
tentang Pengupahan. Selain itu, keputusan itu juga sudah melewati batas waktu penetapan yang
telah ditentukan sebelumnya.
"Keputusan tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, di
mana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu pengusaha dan pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP No. 36/2021," ujar Solihin.
Dalam kesempatan yang sama, Solihin menegaskan, Apindo mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan memberi teguran pada kepala daerah yang telah mengeluarkan kebijakan yang
tak sejalan dengan regulasi ketenagakerjaan, terutama soal pengupahan.
"Kami juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi
kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan
melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU No. 23/2014 Pasal 373," kata dia,
dikutip dari Solopos.com --jaringan Suara.com.
Apindo juga mengimbau kepada perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap.
Dikabarkan sebelumnya, kebijakan Gubernur Anies Baswedan terkait upah minimum provinsi
atau UMP DKI Jakarta, dikhawatirkan Kemenaker bisa menimbulkan kegaduhan.
Penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 yang menetapkan
kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari yang sebelumnya 0,8 persen tidak
sesuai ketentuan.
516
