Page 516 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 516

Judul               Anies Baswedan Dianggap Tak Ikuti Aturan, Apindo Imbau Perusahaan
                                    di Jakarta Tak Patuh
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.suara.com/bisnis/2021/12/31/093358/anies-baswedan-
                                    dianggap-tak-ikuti-aturan-apindo-imbau-perusahaan-di-jakarta-tak-
                                    patuh
                Jurnalis            M Nurhadi
                Tanggal             2021-12-31 09:33:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Solihin (Ketua DPP Apindo DKI Jakarta) Merespons terbitnya Keputusan Gubernur No.
              1517/2021, Apindo DKI Jakarta akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
              terhadap Pemprov DKI Jakarta

              negative - Solihin (Ketua DPP Apindo DKI Jakarta) Keputusan tersebut juga tidak sejalan dengan
              rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, di mana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI
              Jakarta  yaitu  pengusaha  dan  pemerintah  merekomendasikan  besaran  kenaikan  UMP  harus
              sesuai PP No. 36/2021

              negative - Solihin (Ketua DPP Apindo DKI Jakarta) Kami juga meminta kepada Menteri Dalam
              Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah yang tidak memahami
              peraturan  perundangan  sehingga  mengakibatkan  melemahnya  sistem  pemerintahan,
              sebagaimana amanat UU No. 23/2014 Pasal 373

              negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Penetapan upah yang tidak
              berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang
              terjadi di Provinsi DKI Jakarta

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemnaker siap hadir untuk
              memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
              unsur pembinaannya yang kita kedepankan








                                                           515
   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521