Page 511 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 511
Dinas ketenagakerjaan, menurutnya, wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan
pekerja bahwa upah minimum adalah safety net atau jarring pengaman yang diberikan kepada
tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun tenaga kerja yang bekerja lebih dari 12
bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah.
Agar optimal dan membuahkan hasil yang diharapkan, maka dilakukan pengawasan teknis
meliputi dampak pelaksanaan kewenangan ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada
pemerintah daerah. Sedangkan Pemerintah Pusat melakukan pengawasan teknis melalui review,
monitoring, dan evaluasi.
"Penetapan upah yang tidak berdasar ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik.
Kemnaker siap hadir memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan," katanya.
Revisi sepihak ini pun menghangat kala pengusaha menduga ada intrik politik di baliknya.
Tudingan itu muncul dari Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani. Ia menyindir revisi yang
bertentangan dengan PP Nomor36 Tahun 2021 itu erat kaitannya dengan pemilihan presiden
(pilpres) 2024.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak tak
menampik motif itu. Baginya, dugaan motif itu juga menjadi sorotan banyak pihak, khususnya
peta politik 2024. Sikap memaksakan kenaikan UMP yang dilakukan Anies, lanjutnya, bisa
menimbulkan dampak pada daerah lain.
"Menjadi akrobat politik yang tidak baik," ungkapnya.
Ia menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI tidak dalam posisi menentang dan mendukung
Kepgub Anies terkait UMP 2022, tetapi menyoroti cara pengambilan keputusan yang seakan-
akan mengambil momentum. Ia mengingatkan, sebaiknya ada pembicaraan yang baik antara
kementerian dan gubernur, termasuk mengalkulasi formula dan dampak politik serta dampak
sosial yang mungkin timbul. Jangan hanya memasukkan variabel pertumbuhan dan inflasi,
meJainkan juga variabel dampak pandemi.
Seperti diketahui, revisi UMP DKI Jakarta ini juga memantik aksi demo buruh, salah satunya di
Banten. Dalam aksi tersebut, sejumlah buruh menduduki kantor Gubernur Banten Wahidin Halim
pada 22 Desember lalu. Enam orang sudah dijadikan sebagai tersangka, setelah Gubernur
Wahidin melaporkan ke Polda Banten. Dalam aksi itu, buruh menuntut Pemprov Banten juga
melakukan revisi UMP 2022 seperti yang dilakukan Anies di DKI Jakarta. UMP 2022 Provinsi
Banten ditetapkan naik 1,6396 atau sekitar Rp2.501.203. Wahidin sendiri sudah menyatakan
tidak akan merevisinya.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat, langkah Anies ini jelas langkah
politik utuk mendongkrak elektabilitas. Anies punya potensi di pilpres 2024 mendatang, dan
sebagai kepala daerah, ia mengambil kebijakan popular yang UPAH MINIMUM PROVINSI
berpeluang meningkatkan elektabilitas.
"Semua kepala daerah punya keinginan menjadi capres/cawapres (calon presiden/calon wakil
presiden) pasti mengambil kebijakan popular. Salah satunya, menaikkan UMP," ia menjelaskan.
510
