Page 510 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 510
tidak menyelisihi PP Nomor 36 Tahun 2021 dalam menetapkan kenaikan UMP. Surat diterima
Pemprov DKI Jakarta pada 18 Desember lalu, namun belum ditanggapi hingga kini.
"Keluar surat jawaban Kemenaker tanggal 18 Desember. Intinya tetap bahwa penetapan upah
minimum mengacu PP 36 (PP Nomor 36 Tahun 2021)," kata Andri pada Senin, 27 Desember
lalu.
Surat itu, Andri melanjutkan, datang dua hari setelah Anies memutuskan merevisi kenaikan UMP
DKI Jakarta dari 0,85% menjadi 5,1%. Gatra berupaya mengkonfirmasi perkara revisi UMP DKI
Jakarta ini, namun upaya wawancara dengan Anies belum ditanggapi.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta,
Nurjaman, menilai masalah kebijakan UMP DKI bukan pada besaran nilainya. Melainkan
kepastianhukum bagi para pelaku usaha. Konsideran dalam Kepgub itu dinilainya tidak sesuai
dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.
"Bicara besar dan kecil itu relatif. Sekarang, regulasinya sudah benar belum?," katanya kepada
Gatra.
Apindo dalam waktu dekat akan mengkaji untuk menentukan sikap. Nurjaman menyebut
berbagai upaya akan dilakukan Apindo, termasuk langkah hukum dengan menggugat Kepgub
terkait UMP 2022 itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia khawatir kebijakan ini akan
berdampak ke banyak daerah di luar Jakarta. Terlebih, saat ini masih kondisi pandemi, di mana
pelaku usaha baru saja mencoba bangkit.
"Kita harus menciptakan irama investasi. Kegaduhan ini membuat jadi kacau lagi," ia
mengungkapkan.
Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang
Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyoroti soal mekanisme yang menjadi dasar
keputusan Anies. Menurutnya, keputusan Anies itu sudah di luar batas. Terlebih, ia mengklaim
keputusan tidak berdasarkan keputusan tripartit antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja.
Para pelaku usaha, menurutnya, ingin kepastian hukum. Besar-kecilnya kenaikan UMP, bukan
masalah mendasar. Apalagi jika menilik kenaikan upah sebelumnya, dimana pelaku usaha tidak
mempermasalahkan selama mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan benar. Ia
khawatir akan berimplikasi pada keraguan investor untuk merealisasikan rencana di Indonesia.
Jika berimplikasi, maka pengaruhnya sangat besar pada serapan tenaga kerja.
"Kami tidak berpikir konteks DKI saja. Kalau kondusifitas iklim pengupahan kita carut-marut
begini kanribet," katanya.
Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Harahap, menyebut sikap kementeriannya tentang'
penetapan upah minimum tidak berubah, yakni harus tetap mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun
2021. Aturan ini, menurutnya, sudah berdasar kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan
pekerja.
"Kami berkoordinasi dengan Kemendagri, kepala disnaker se-Indonesia, serta pengawas
ketenagakerjaan. Kita siap mengawal, pembinaan kita kedepankan," katanya.
509
