Page 509 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 509
buruh agar tidak turun. UMP Jakarta 2022 ini berlaku sejak 1 Januari 2022 dan berlaku bagi
pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, sebagai pedoman upah bagi pekerja
dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP sebagaimana dimaksud dalam
diktum kesatu," demikian kutipan dari Kepgub DKI itu.
Pengusaha yang memberi upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan
upah. Dan bagi yang melanggar ketentuan itu, dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Berdasar
Kepgub itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan besaran UMP dengan
mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Nah, Pasal 185 UU Cipta Kerja menyatakan, barang siapa melanggar ketentuan dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat satu tahun, paling lama empat tahun. Dan denda sedikitnya Rp
100 juta, paling banyak Rp400 juta. Aturan sanksi dan denda itu juga berlaku bagi pengusaha
yang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum.
Anies sendiri dalam sebuah pernyataan kepada wartawan di Balai Kota Jakarta menyebut bahwa
dalam sejarah kenaikan UMP di Jakarta, pengusaha sudah terbiasa rata-rata UMP naik sekitar
8,6%. Sementara itu pada 2021 lalu, meski dalam kondisi pandemi, UMP naik 3,3%.
"Tahun ini, alhamdulillah, kondisi kita sudah membaik," kata Anies.
Namun ketika tahun ini menggunakan formula pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), di saat kondisi membaik, Anies mengaku heran dengan kenaikan UMP yang hanya
di angka 0,8%. Baginya, angka itu justru mengganggu rasa keadilan. Ketika ada ketentuan soal
tenggat waktu terbitnya aturan pada November lalu, ia mengaku mengikutinya. Namun ia
sampaikan surat, bahwa formula yang dikeluarkan pemerintah tidak cocok.
"Kemudian kita kaji, keluarlah angka (5,1%), dari pertumbuhan dan inflasi. Pertimbangannya
akal sehat saja," tuturnya.
***
Kontroversi perkara kenaikan UMP DKI Jakarta ini bermula dari langkah Ani es yang mengubah
ketetapan pengupahan 2022. Sebelumnya, pada November lalu, Anies resmi mengeluarkan
Kepgub yang isinya mengesahkan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8%. Namun, mendadak
direvisi melalui siaran pers yang diunggah dalam situs pejabat pengelola informasi dokumentasi
(PPID) DKI Jakarta pada Sabtu, 17 Desember lalu.
Anies dinilai berbagai pihak "mangkir" dari penetapan pengupahan pemerintah yang juga sudah
diako-modasi Pemprov DKI Jakarta sebelumnya. Keputusan Aniesini memantik perkara dengan
pemerintah pusat dan dunia usaha.
Dalam sebuah rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Andri Yansah, menyebut Anies sudah
menerima surat balasan Kemenaker terkait UMP 2022. Surat itu berisi permintaan agar Anies
508
