Page 54 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Judul Menaker Surati Lima Gubernur
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg13
Jurnalis kpj
Tanggal 2022-01-03 04:39:00
Ukuran 281x88mmk
Warna Warna
AD Value Rp 50.580.000

News Value Rp 151.740.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengirimkan surat kepada gubernur yang
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

MENAKER SURATI LIMA GUBERNUR
Putusin UMP Tak Sesuai Aturan

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengirimkan surat kepada gubernur yang
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ke-menterian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan, bukan hanya ke gubernur, surat
itu juga ditujukan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota yang tidak berpedoman
pada PP tersebut.

"Menaker telah menyurati masing-masing gubernur agar menyesuaikan penetapan upah
minimum 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," kata Putri
dalam keterangan resminya, kemarin.

Berdasarkan hasil moni-toring Kemnaker pada 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah
menetapkan UMP tahun 2022. Ada 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor
36 Tahun 2021.

Kemudian, terdapat 27 provinsi yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 252
kabupaten/ kota.
Putri menegaskan. PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari Undang-undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa penetapan upah
minimum merupakan bagian dari program strategis nasional.

53