Page 55 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 55
"Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan
pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat," jelasnya.
Pengamat ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono menilai, upah minimum
sering ditafsirkan upah terendah pekerja, sehingga pengusaha yang membayar upah minimum,
sudah aman dan tidak bertentangan dengan ketentuan upah minimum.
Aloysius menjelaskan, upah minimum adalah yang dibayarkan kepada pekerja di bawah masa
kerja satu tahun. Sehingga pekerja yang bermasa kerja lebih dari satu tahun sehaiusnya lebih
besar dari upah minimum yang sudah ditentukan.
"Jadi, tidak masalah berapa upah minimum itu. yang mempermasalahkan seharusnya pekerja-
pekerja yang bermasa kerja di bawah 1 tahun," jelasnya.
Seperti diketahui, salah satu yang tidak mengikuti PP tersebut adalah DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan UMP DKI 2022 dari 0.85
persen menjadi 5.1 persen, atau naik Rp 225.667 dari UMP DKI 2021. Dengan demikian, UMP
DKI Jakarta tahun 2022 menjadi Rp 4.641.854.
Hal itu lebih tinggi daripada kenaikan UMP 2022 yang telah ditetapkan Menaker. yakni rata-rata
hanya naik sebesar 1.09 persen.
Akibat putusan itu. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan menagugat revisi UMP DKI
Jakarta 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). KPJ
"Menaker telah menyurati masing-masing gubernur agar menyesuaikan penetapan upah
minimum 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku."
54
