Page 81 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 81
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Tidak
sesuai dengan aturan yang semestinya, karena dalam SK Gubernur tersebut tidak
mencantumkan konsiderans mengenai PP Nomor 36 tahun 2021
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Artinya
kalau ditarik kesimpulan dari dua hal tadi dengan SK Gubernur yang sekarang, itu sangat jauh
berbeda. Yang pertama jelas konsiderans-nya mengacu pada PP Nomor 36/2021 karena ada
aturan dan perintah dari PP tersebut. Tapi sekarang, kalau kami lihat hal itu tidak melihat pada
SK Gubernur tersebut. Alasannya kami tidak tahu, mungkin bisa ditanya kepada pemerintah DKI
Jakarta
positive - Ninasapti Triaswati (Ekonom Universitas Indonesia) Pemda DKI tentu berusaha yang
terbaik untuk rakyatnya dengan menggunakan asumsi tertinggi
negative - Ninasapti Triaswati (Ekonom Universitas Indonesia) Dalam PP nomor 36 tahun 2021
tidak ada tertulis apabila lewat tenggat waktu apakah dibatalkan, makanya bisa dibawa ke
pengadilan kalau keberatan
negative - Ninasapti Triaswati (Ekonom Universitas Indonesia) Ini jadi momentum perbaikan
dalam peraturan, harus ada ruang untuk revisi sesuai dengan kondisi aktual. Kalau kasus (Covid-
19) naik, toko atau pabrik pada tutup, perlu direvisi, kalau tidak pengusaha akan mengambil opsi
merumahkan para pekerja karena tak sanggup membayar upah
Ringkasan
Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan besaran persentase upah minimum
provinsi DKI Jakarta 2022 dari sekitar 1,09 persen atau sekitar Rp 38 ribu menjadi menjadi 5,1
persen atau sebesar kurang lebih Rp 225 ribu, memantik pro kontra di berbagai kalangan, mulai
dari pemerintah pusat, pengusaha hingga pengamat ekonomi.
PENGUSAHA AKAN TUNTUT ANIES TERKAIT KENAIKAN UMP DKI JAKARTA 2022
Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan besaran persentase upah minimum
provinsi DKI Jakarta 2022 dari sekitar 1,09 persen atau sekitar Rp 38 ribu menjadi menjadi 5,1
persen atau sebesar kurang lebih Rp 225 ribu, memantik pro kontra di berbagai kalangan, mulai
dari pemerintah pusat, pengusaha hingga pengamat ekonomi.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tetap bersikeras dan kembali mengimbau para
Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di
daerahnya.
"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," papar Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro
Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Sabtu (1/1/22).
Putri menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, dari 34
provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP
80
