Page 83 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Meski begitu Rizal tidak menutup mata, kenaikan UMP yang diumumkan menjelang akhir tahun
ini cukup membuat para pengusaha keberatan. Dia menilai keberatan tersebut hanya sebagai
respon dari pengusaha yang sudah menyusun penganggaran sebelum akhir tahun. Terlebih kata
dia, tidak semua sektor telah mengalami pemulihan bisnis yang sama, sehingga menimbulkan
gejolak dari kalangan pengusaha.

"Ini akhir tahun yang biasanya pengusaha ini sudah mempersiapkan dan melihat kinerja selama
ini. Ada juga pengusaha yang belum fit atau sehat dari sisi bisnisnya," pungkasnya.

Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) DKI Jakarta sendiri telah
menyampaikan keberatan mereka atas terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta
Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP DKI Jakarta 2022. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi
(DPP) Apindo DKI Jakarta, Nurjaman menegaskan, pihaknya memiliki beberapa alasan terkait
rasa keberatan pada regulasi tersebut. Pertama adalah bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak
sesuai dengan regulasi yang sebenarnya.

"Tidak sesuai dengan aturan yang semestinya, karena dalam SK Gubernur tersebut tidak
mencantumkan konsiderans mengenai PP Nomor 36 tahun 2021," kata Nurjaman melalui
konferensi pers virtual, Kamis (30/12/21).

Nurjaman menegaskan bahwa akibat dari hal tersebut, pihak dunia usaha pun mempertanyakan
apa yang menjadi pertimbangan hukum atas upah minimum DKI Jakarta di SK Gub Nomor
1517/2021 itu.

Selanjutnya, sambung Nurjaman, adalah bahwa SK Gubernur Nomor 1517/2021 itu jelas tidak
sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, berdasarkan hasil sidang tanggal
15 November 2021 yang bertempat di Kantor Balai Kota DKI Jakarta. Pada sidang yang dihadiri
kalangan pengusaha, wakil dari beberapa Serikat Pekerja dan Serikat Buruh serta unsur
pemerintah, memastikan bahwa pemerintah dan dunia usaha sudah sepakat untuk mematuhi
dan mempergunakan aturan formula upah minimum DKI Jakarta untuk Tahun 2022, dengan
memakai formula sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021.
"Artinya kalau ditarik kesimpulan dari dua hal tadi dengan SK Gubernur yang sekarang, itu sangat
jauh berbeda. Yang pertama jelas konsiderans-nya mengacu pada PP Nomor 36/2021 karena
ada aturan dan perintah dari PP tersebut. Tapi sekarang, kalau kami lihat hal itu tidak melihat
pada SK Gubernur tersebut. Alasannya kami tidak tahu, mungkin bisa ditanya kepada pemerintah
DKI Jakarta," pungkas Nurjaman.

Apresiasi muncul dari ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati atas kebijakan
Gubernur DKI Jakarta itu sebagai upaya keberpihakan terhadap para pekerja. Nina menyebut
langkah Anies merupakan hal yang wajar tatkala menggunakan asumsi tertinggi dari
kementerian atau lembaga pemerintah pusat sebagai indikator menetapkan besaran UMP.

"Pemda DKI tentu berusaha yang terbaik untuk rakyatnya dengan menggunakan asumsi
tertinggi," ujar Nina.
Nina melihat kontroversi ini terjadi lantaran terdapat area abu-abu dalam PP nomor 36 tahun
2021 terkait persoalan waktu yang belum secara jelas apabila melewati tanggal yang telah
ditetapkan.

Nina menyebut perlu ada perbaikan dalam mencari jalan keluar antara pemerintah daerah dan
swasta dalam menentukan UMP. Nina mengatakan pemerintah pusat perlu memberikan ruang
revisi dalam penentuan upah yang dinamis dan mengikuti situasi yang tengah terjadi. Menurut
Nina, ketentuan upah seharusnya mengikuti pertumbuhan ekonomi dan kondisi yang saat ini
terjadi, baik saat negatif maupun positif.

82