Page 85 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 85
Judul PP Upah Zalim, 5 Provinsi Memilih Ikut Jejak Gubernur Anies
Nama Media inilah.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.inilah.com/pp-upah-zalim-5-provinsi-memilih-ikut-jejak-
gubernur-anies
Jurnalis Iwan Purwantono
Tanggal 2022-01-02 18:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Sebanyak 5 provinsi tidak ikut PP 36/2021 tentang Pengupahan. Kemungkinan mereka ikut jejak
Gubernur DKI Anies Baswedan. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut dari 34 provinsi yang
telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, hanya 29 yang menetapkan berdasarkan
formula yang telah ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Sementara sisanya belum.
PP UPAH ZALIM, 5 PROVINSI MEMILIH IKUT JEJAK GUBERNUR ANIES
Sebanyak 5 provinsi tidak ikut PP 36/2021 tentang Pengupahan. Kemungkinan mereka ikut jejak
Gubernur DKI Anies Baswedan.
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut dari 34 provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022, hanya 29 yang menetapkan berdasarkan formula yang telah ditetapkan
pemerintah melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara sisanya belum.
Namun, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri tidak menjelaskan, provinsi mana
saja yang dimaksud. Yang pasti, yang sudah jelas menetapkan UMP tanpa berpatokan kepada
PP 36/2021, adalah DKI Jakarta.
Kalau mengacu kepada PP 36/2021, maka kenaikan upah buruh pada 2022 tidak akan lebih dari
1,09 persen. Artinya, PP Zalim ini, membuat posisi buruh semakin terjepit. Karena, kenaikan
upahnya rendah sekali. Tidak sesuai dengan kenaikan harga barang saat ini yang sudah sangat
tinggi. Sehingga wajar Pemprov DKI memilih untuk tidak menggunakan PP 36/2021 sebagai
acuan.
Masih kata Indah, Kemnaker telah menyurati para gubernur yang belum menetapkan UMP sesuai
PP Nomor 36, agar segera mengikuti pemerintah. "Kemnaker juga telah menyurati kepada
Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.
Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan
84
