Page 25 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 25
Title RUU OMNIBUS LAW YANG DINILAI DIBAHAS DIAM-DIAM MENCURIGAKAN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 04 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/20/02/04/q55 k1l409-ruu-
Page/URL
omnibus-law-yang-dinilai-dibahas-diamdiam-mencurigakan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Draf atau konsep rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law belum juga
diserahkan pemerintah ke DPR RI. Padahal, dijadwalkan sebelumnya, DPR akan
menerima draf dan surat presiden (surpres) tentang RUU Omnibus Law dari
pemerintah pada Senin (3/2).
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyebut, belum ada surpres maupun konsep
Omnibus Law apa pun yang masuk per Senin (3/1) sore ini. DPR mengklaim tidak
mengetahui alasan pemerintah tak kunjung mengirimkan rancangan Omnibus Law
tersebut.
"Belum, belum, belum. Belum masuk suratnya secara resmi ke DPR belum masuk
berkenaan dengan Omnibus Law," ujar Azis saat ditemui di Kompleks Parlemen RI,
Senayan, Jakarta, Senin.
Azis tak mau berspekulasi alasan pemerintah belum menyerahkan surpres maupun
konsep Omnibus Law tersebut. Sehingga, kata Azis, dirinya belum bisa berbicara
lebih lanjut soal bagaimana nantinya Omnibus Law yang akan dibahas.
"Kalau DPR kan harus tertulis lah .
Enggak bisa kabar atau katanya-katanya kan . Karena kalau ada tertulis kita bawa
ke Bamus (Badan Musyawarah DPR), Bamus baru masuk ke paripurna.
Mekanismenya kan di situ kalau kita. Masa saya bawa ke Bamus 'katanya masuk' ya
enggak bisa saya ya kan," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi IX (Ketengakerjaan) DPR RI Melki Laka Lena sempat menyebut
draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja akan diterima DPR RI pada Senin
(3/2). DPR akan menerima surat presiden (surpres) sekaligus konsep RUU tersebut.
"Saya dengar katanya Senin mau masuk ini, surpresnya masuk beserta bahannya
jika tidak ada perubahan lagi," kata Melki dalam sebuah disikusi yang digelar di
Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (1/2).
[video] Apa Itu Omnibus Law? Dalam diskusi yang sama, Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyatakan, serikat pekerja belum
Page 23 of 127.
