Page 26 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 26
dilibatkan dalam proses penyusunan konsep RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja. Padahal, serikat pekerja dijanjikan untuk dilibatkan dalam pembahasan.
"Belum (ada pelibatan pekerja) sampai hari ini," kata Ristadi.
Ristadi menyebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sempat
mengundang para serikat pekerja di Kementerian Ketenagakerjaan ihwal penyusun
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam pertemuan itu, pemerintah berjanji
bahwa akan ada tim dari serikat pekerja yang akan turut andil dalam penyusunan.
"Kemenaker menyampaikan bahwa Serikat pekerja akan dilibatkan, akan dibentuk
sebuah tim untuk membahas di cluster ketenagakerjaan, cuma sampai hari ini kami
belum menerima surat lanjutan untuk diminta personelnya atau ketentuan teknis
tugas fungsinya soal ini," ujar Ristadi.
Puluhan Serikat Buruh yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menilai
keseluruhan proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sangat
tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha. Selain itu, mereka
juga menilai substansi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menyerupai watak
pemerintah kolonial Hindia Belanda.
"Konsep sistem ketenagakerjaan dalam RUU Cilaka mirip kondisi perburuhan pada
masa kolonial Hindia Belanda," demikian pernyataan FRI yang disampaikan oleh
Nining Elitos dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
dalam keterangan yang diterima Republika .
FRI menilai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga mengembalikan politik
pertanahan nasional ke zaman kolonial karena semangatnya sama dengan
ketentuan dalam Agrarische Wet 1870. Aturan tersebut berambisi mempermudah
pembukaan lahan sebanyak-banyaknya.
"Formalisme hukum yang kuat dalam RUU Cilaka menghidupkan kembali semangat
domein verklaring khas aturan kolonial. Masyarakat kehilangan hak partisipasi dan
jalur upaya hukum untuk mempertahankan tanah yang mereka kuasai," kata FRI.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi
kecurigaan atas RUU Omnibus Law yang disusun secara sembunyi-sembunyi. Ia
membantahnya, karena draf RUU Omnibus Law pun akan harus melalui
pembahasan DPR RI bersama pemerintah.
"Kalau Omnibus Law kita proses secara sembunyi-sembunyi, sampai saat ini enggak
ada yang tahu bahwa pemerintah menyiapkan Omnibus Law," ujar Airlangga dalam
seminar nasional di Wisma Antara, Jakarta, Senin (3/2).
Ia mengatakan, pembentukan undang-undang pasti melibatkan anggota dewan
yang merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum langsung. Dalam
pembahasan di DPR, ada Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) yang akan
Page 24 of 127.
