Page 27 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 27
menampung aspirasi berbagai pihak.
Dengan demikian, setiap fraksi partai di parlemen akan menyusun daftar
inventarisasi masalah setelah menerima masukan dari publik. Sehingga, kata
Airlangga, pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan pemerintah dan DPR.
"Karena kita percaya yang mewakili rakyat ini melalui parlemen, dan sudah ada
pemilunya," tutur dia.
Ia mengklaim proses pembahasan RUU Omnibus Law transparan kepada publik
termasuk mengumumkan sektor-sektor yang berkaitan. Sehingga, masyarakat dapat
bersiap-siap atas adanya perundangan-undangan tentang perekonomian yang
disatukan melalui omnibus law itu.
"Tetapi tentu yang bisa melakukan legal traffic terbatas, kalau yang pemerintah
melalui Kementerian Hukum dan HAM, kalau DPR melalui Baleg (Badan Legislatif)
dan dengan ininya," lanjut Airlangga.
Ia menambahkan, kajian akademis terhadap draf RUU Omnibus Law melibatkan
kalangan akademis dari perguruan tinggi dan pemerintah sudah melakukan
sinkronisasi dengan 31 kementerian dan lembaga. Pemerintah telah menyiapkan
kajian akademisnya sekitar 2.500 halaman.
Sementara draf RUU Omnibus Law jumlahnya sekitar 170 pasal yang terdiri dari 15
BAB. "Jadi undang-undangnya sendiri tidak setebal mungkin undang-undang lain di
sektor perekonomian," tutur dia.
Ada empat perundangan-undangan dengan Omnibus Law akan masuk dalam
prolegnas prioritas 2020. Yakni, RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang
Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan
Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.
Page 25 of 127.
