Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 124

Title          PEMPROV MINTA PERUSAHAAN BERUNDING DENGAN PEKERJA SOAL THR
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      10 Mei 2020
                              https://republika.co.id/berita/qa3q36330/pemprov-minta-perusahaan-beru nding-dengan-
               Page/URL
                              pekerja-soal-thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menekankan kepada
               perusahaan, agar mengedepankan bipartit atau perundingan untuk bersepakat
               dengan pekerja dalam setiap keputusan, termasuk pembayaran Tunjangan Hari
               Raya (THR) di tengah pandemi Covid-19.

               "Kami mendorong untuk melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja
               dalam mengambil semua keputusan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
               Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi di Kota
               Bandung, Jumat (8/5).


               Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran
               (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan
               Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa
               Pandemi Covid-19.


               Dalam SE yang keluar pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan
               perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah
               pandemi Covid-19.

               Ade mengatakan, hal tersebut harus dibahas bersama antara perusahaan dan
               pekerja melalui proses perundingan. Perundingan harus dilandasi itikad baik untuk
               mencapai kesepakatan, harus ada keterbukaan dan kejujuran antara pimpinan
               perusahaan dengan pekerja/buruh, dan tidak memanfaatkan situasi pandemi ini
               untuk tidak mematuhi norma ketenagakerjaan di Indonesia.

               "Disnakertrans Jabar tetap meminta pimpinan perusahaan memenuhi kewajiban
               membayar THR untuk pekerja/buruh, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI
               Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh
               di Perusahaan," katanya.


               Untuk memastikan semua perusahaan mengimplementasikan SE Menteri
               Ketenagakerjaan, Disnakertrans Jabar membuat layanan pengaduan dan posko
               pengaduan THR. Hal itu, menjadi salah satu upaya Disnakertrans Jabar untuk
               memastikan semua keputusan perusahaan diambil berdasarkan kesepakatan
               dengan pekerja.




                                                      Page 123 of 313.
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129