Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

Title LBH JAKARTA DESAK SE MENAKER SOAL PEMBERIAN THR DICABUT
Media Name republika.co.id
Pub. Date 10 Mei 2020
https://republika.co.id/berita/qa3t3m428/lbh-jakarta-desak-se-menaker- soal-pemberian-
Page/URL
thr-dicabut
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak agar Kementerian
Tenaga Kerja (Kemnaker) mencabut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI
No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).

Surat edaran yang ditandantangani 6 Mei 2020 itu bertentangan dengan aturan
mengenai THR.

Direktur LBH Jakarta Arief Maulana menjelaskan secara hukum perundang-
undangan, Surat Edaran tidak boleh bertentangan dengan peraturan THR dan tidak
bisa mengubah peraturan yang ada. Sebab, surat edaran tidak memiliki kekuatan
hukum dan hanya bersifat internal.

Selain itu, menurutnya, surat edaran itu membiarkan pekerja dan buruh
bernegosiasi sendiri dengan perusaaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara lepas
tanggungjawab untuk melindungi hak buruh atas THR.

"(SE Kemnaker tersebut) Khawatir justru menjadi restu pemerintah kepada
perusahaan untuk melanggar aturan tidak menjalankan kewajibannya membayarkan
THR kepada pekerja. Tanpa adanya surat edaran tersebut pun kewajiban THR
seringkali dilanggar oleh Perusahaan apalagi terdapat Surat Edaran ini," ujarnya
dalam keterangan tertulisnya, Ahad (10/5).

Ia menganggap Surat Edaran Kemnaker tersebut juga rentan disalahgunakan
perusahaan nakal untuk menghindar dari tanggungjawabnya. Karena itu, LBH
Jakarta meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan
ketentuan THR yang ada.

Bahkan, ia mendorong, Kemenaker untuk memperkuat pengawasan terhadap
jalannya proses pemberian THR dari perusahaan kepada pekerja dan tidak segan
memproses perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian THR.

Page 128 of 313.