Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 134
Title PEMERINTAH JANGAN LUPA LINDUNGI HAK BURUH ATAS THR
Media Name jpnn.com
Pub. Date 10 Mei 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/pemerintah-jangan-lupa-lindungi-hak-buruh-at as-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Komite III DPD merespons keputusan Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziyah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tanggal 6 Mei
2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona atau COVID-19.
Surat yang selanjutnya disebut SE Menaker soal aturan penundaan THR itu
ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia.
Wakil Ketua Komite III DPD M Rahman mengatakan secara filosofis pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan
umum.
Selanjutnya, ditegaskan dalam batang tubuh Pasal 27 Ayat 2 bahwa tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Rahman mengatakan pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang signifikan
terhadap perekonomian nasional dan dunia internasional pada umumnya. Terkait
dalam bidang ketenagakerjaan, terhadap pengusaha dan pekerja dampaknya sangat
signifikan.
Banyak perusahaan gulung tikar dan tidak sedikit pekerja yang kena pemutusan
hubungan kerja.
Namun, Rahman menyatakan ada persoalan lain menjelang hari raya keagaaman,
yaitu konsekuensi pengusaha untuk membayar THR pekerjanya.
Menurut dia, Komite III DPD mengapresiasi kebijakan pemerintah dengan
menerbitkan SE Menaker Penundaan THR.
"Di mana SE ini tetap tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar THR
sekaligus denda bagi pengusaha jika terlambat memberikan THR kepada pekerja,"
kata Rahman.
Page 133 of 313.
