Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 135
Namun, kata Rahman, Komite III DPD mempertanyakan di mana negara atau
pemerintah hadir di saat warganya mengalami kesulitan ekonomi.
Bukankah sumbangan devisa negara itu salah satunya bersumber dari pajak
pengusaha dan pekerja.
"Apakah pemerintah hanya melepas tanggung jawab saja dengan cukup
menerbitkan surat edaran? Sementara di satu sisi pengusaha dan pekerja dibiarkan
untuk bernegosiasi?" paparnya.
Berdasar beberapa hal di atas, Komite III DPD merekomendasikan negara atau
pemerintah seharusnya hadir dan bertanggung jawab untuk melindungi hak buruh
atas THR.
Salah satunya dengan memberikan intensif kepada pengusaha yang benar-benar
tidak mampu membayar THR pekerjanya karena dampak pandemi Covid-19 dengan
memberikan dan kemudahan pinjaman ke bank atau lembaga pinjaman lainnya.
Rahman menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah
bersinergi dan melakukan koordinasi yang intensif untuk melakukan pengawasan
ketenagakerjaan yang tersebar di setiap dinas ketenagakerjaan provinsi.
"Aktif turun mengawasai proses pemberian THR oleh perusahaan di daerah-daerah,"
kata dia.
(boy/jpnn).
Page 134 of 313.
