Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 130
Arief juga menyarankan agar Kemnaker dapat bekerja sama dengan Gubernur
seluruh Propinsi untuk pengawasan tersebut.
"LBH Jakarta mendesak pemerintah RI memberikan bantuan THR kepada
pekerja/buruh yang perusahaannya tidak dapat membayarkan THR sama sekali
dengan tidak menghilangkan proses pemberian sanksi administratif sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengingat THR tentu sangat membantu buruh
dan keluarganya bertahan menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19,"
jelasnya.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merilis surat edaran
tentang tunjangan hari raya (THR) yang menyatakan perusahaan harus membayar
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kendati demikian, bisa dilakukan dialog jika perusahaan tidak mampu membayar
pada waktu yang ditentukan.
"Memperhatikan kondisi perekonomian saat ini sebagai akibat Pandemi Covid-19
yang membawa dampak pada kelangsungan usaha dan mempertimbangkan
kebutuhan pekerja/buruh akan pembayaran THR Keagamaan maka diperlukan
kesamaan pemahaman antara pengusaha dan pekerja/buruh," ujar Menaker dalam
SE Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang sudah viral di beberapa media sosial.
Page 129 of 313.
