Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

THR, lanjut dia, sudah diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dan harus
dipatuhi seluruh perusahaan atau industri yang sesuai aturan wajib dibayarkan
pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

"Untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR ini, saya menugaskan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan disnaker kabupaten/kota
bersama serikat pekerja bersinergi, lalu melaporkan hasilnya," kata orang nomor
satu di Pemprov Jatim tersebut.

Di sisi lain, beberapa waktu lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah
menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam
Masa Pandemik COVID-19.

Dalam SE tersebut, Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak
mampu membayarkan THR kepada pekerjanya.

Pertama adalah pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak
mampu membayar penuh, dan bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan
THR sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang
disepakati.

Pada SE tersebut juga ditegaskan tentang kesepakatan mengenai waktu serta cara
pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
membayar THR dan denda kepada pekerja dengan besaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

Pewarta: Fiqih Arfani Editor: Zita Meirina COPYRIGHT (c)2020 .

Page 155 of 313.