Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 107

Title          ROCKY GERUNG NILAI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA MENGHINA BUNG KARNO
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      24 Februari 2020
                              https://www.jpnn.com/news/rocky-gerung-nilai-omnibus-law-cipta-kerja-m enghina-
               Page/URL
                              bung-karno
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative














               Pengamat politik Rocky Gerung, menyebut Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno bakal
               marah seandainya membaca rancangan Omnibus Law klaster Ketenagakerjaan.

               Sebab, isi yang tertuang di dalam aturan tersebut banyak merugikan buruh dan
               menguntungkan investor. Bung Karno, kata Rocky, tentu tidak menyukai aturan yang
               merugikan rakyat.

               Rocky menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam diskusi berjudul "Omnibus Law
               RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa" di kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan TB
               Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (24/2).

               "Tidak ada dalam pikiran Bung Karno (membuat) UU yang menghina buruh. Kalau saya
               buat sinopsis RUU (Omnibus Law) ini ada dua. Satu memanjakan investor, dua memanjakan
               investasi. Konsekuensinya itu ada dua, satu tekan upah buruh, dua rusak lingkungan," kata
               Rocky.

               Lebih lanjut, kata Rocky, Omnibus Law nyata-nyata mengkhianati keinginan Bung Karno
               dalam membangun Indonesia. Dia mengibaratkan, pemerintah era Joko Widodo (Jokowi)
               sedang menempelkan prangko berwajah Bung Karno di kertas toilet.

               "Jadi, saya bayangkan ada prangko berwajah Bung Karno ditempelkan di kertas toilet.
               Penghinaan terhadap alam pemikiran awal pendiri republik ini," ucap dia.

               Dalam kesempatan ini, Rocky turut mengkritisi landasan filosofis pemerintah ketika
               merancang Omnibus Law.

               Menurut Rocky, pemerintah menggunakan Pasal 27 UUD 1945 untuk merancang Omnibus
               Law. Dalam pasal itu tertuang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
               penghidupan yang layak.


               Namun, kata Rocky, isi Omnibus Law bertentangan dengan landasan filosofisnya. Sebab,
               Omnibus Law membuat keran Tenaga Kerja Asing (TKA) terbuka lebar.

               "Anda lihat kontradiksinya. Konstitusi negara menyatakan, setiap warga negara berhak atas
               pekerjaan yang layak. Sekarang UU itu diubah, setiap warga asing berhak atas pekerjaan
               yang layak," timpal Rocky. (mg10/jpnn)





                                                      Page 106 of 125.
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112