Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 112
" Omnibus law bukan sebuah janji kampanye atau program dalam bidang hukum
yang pernah dijanjikan pada masa pilpres. Ketika tiba-tiba masuk RPJMN (rencana
pembangunan jangka menengah nasional), PKS perlu tanya, bagaimana dasarnya,"
katanya.
Said meminta partai-partai oposisi yang berada di luar pemerintah lebih tegas
membahas omnibus law dengan bentuk gugatan uji formil. Menurutnya, gugatan
uji formil akan secara menyeluruh menyentuh substansi omnibus law dan bukan
lagi per pasal.
"Saran saya, PKS masuk dulu pada persoalan formilnya. Jangan menyoal dulu
tentang mana yang bertentangan dengan konstitusi. Persoalan formil ini kalau di MK
ini sangat penting. Di MK ada uji materiil ada uji formil. Uji formil, maka rontok UU-
nya, bukan pasal per pasal," imbuhnya.
Sebelumnya diketahui, Draf RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada
Kamis (12/2) kemarin. Pihak pemerintah yang menyerahkan di antaranya Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti
Nurbaya, dan Menkum HAM Yasonna Laoly. Apa saja isinya? Berdasarkan RUU
Cipta Kerja yang didapat detikcom , Kamis (13/2), salah satu yang diubah adalah
jam kerja dalam sepekan. Dalam UU Ketenagakerjaan, dikenal aturan 5 hari kerja
dan 6 hari kerja. Masing-masing di antaranya diberi waktu istirahat.
Pasal 79 ayat 2 huruf b UU 13 Tahun 2013 menyebutkan: Istirahat mingguan 1
(satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk
5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; Nah, dalam RUU Cipta Kerja, aturan 5
hari kerja itu dihapus. Sehingga berbunyi: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(idn/idn)
Page 111 of 125.
