Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 116
Title SOAL OMNIBUS LAW, ROCKY GERUNG: JOKOWI SEPERTI MENEMPEL PERANGKO BERWAJAH
BUNG KARNO DI TOILET
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 24 Februari 2020
Page/URL https://news.harianjogja.com/read/2020/02/24/500/1032665/soal-omnibus- law-rocky-
gerung-jokowi-seperti-menempel-perangko-berwajah-bung-karno- di-toilet
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA --RUU OmnibusLaw Cipta Lapangan Kerja terus dihujat banyak kalangan.
Pengamat Politik, Rocky Gerung menilai tujuan Rancangan Undang Undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Kerja dibuat untuk memanjakan para investor di Indonesia.
"Kalau saya bikin sinopsis dari RUU ini, isinya cuma dua hal. Satu ya memang isinya
adalah manjakan investor dan manjakan investasi," ujar Rocky dalam diskusi
bertajuk Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa? di kantor DPP PKS,
Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Bahkan kata Rocky, jika RUU tersebut disahkan memiliki konsekuensi. Konsekuensi
pertama yakni menekan upah buruh dan kedua merusak lingkungan.
"Dikatakan disitu UU (RUU Omnibus Law) ini didasarkan pada pasal 27 konstitusi
yang bunyinya, Setiap warrga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak. Isinya menurut Said versi kedua, undang sebanyak mungkin tenaga kerja
asing. Anda lihat kontradiksinya. Konsititusi bilang setiap warga negara berhak atas
pekerjaan yang layak, sekarang diubah setiap warga negara asing (WNA) berhak
atas pekerjaan yang layak," kata dia.
Tak hanya itu, Rocky menyoroti draft RUU Omnibuw Law, bahwa pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk memperbaiki pasal -pasal yang tidak
menuju kepada percepatan investasi. Karena itu, Rocky menyebut RUU tersebut tak
efektif.
"Di bagian akhir ketentuan-ketentuan lain , dikatakan disitu, demi percepatan
investasi, maka pemerintah bisa mengeluarkan Perppu untuk memperbaiki
mengubah atau membatalkan pasal-pasal yang pada tidak menuju pada percepatan.
Kira-kira tafsirnya begitu. Jadi kalau UU enggak efektif, akan ada PP untuk
membatalkan pasal yang tidak efektif. Jadi PP bisa dibatalkan dengan Undang
Undang," ucap Rocky.
Lebih lanjut, Rocky menilai politik Nawacita yang diusung Presiden Jokowi telah
mengkhinati cita-cita Presiden RI pertama Sukarno. Pasalnya kata Rocky, Bung
Karno tidak pernah menyukai aturan yang merugikan rakyat.
Page 115 of 125.
