Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 120
Title KETUA DPR NILAI PEMERINTAH BELUM MAKSIMAL SOSIALISASIKAN OMNIBUS LAW
Media Name detik.com
Pub. Date 24 Februari 2020
https://news.detik.com/berita/4912771/ketua-dpr-nilai-pemerintah-belum -maksimal-
Page/URL
sosialisasikan-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah belum maksimal
menyosialisasi omnibus law . Puan mengungkapkan DPR sedang membuat tim
yang bertugas menyisir pasal-pasal yang dapat menimbulkan polemik.
"Belum maksimal. Kami sudah bersepakat bahwa DPR bersama dengan pemerintah
akan sama-sama menyosialisasikan," kata Puan di di kompleks MPR/DPR, Senayan,
Jakarta, Senin (24/2/2020).
Puan mengaku DPR baru mengetahui terdapat pasal-pasal yang dianggap
merugikan masyarakat. Karena itulah, sebut dia, DPR akan memeriksa lagi pasal-
pasal tersebut.
"Kami pun sedang membaca dan membuat tim untuk melihat hal-hal mana saja
yang urgen. Kan baru saja kita sama-sama tahu bahwa kemudian ada pasal yang
sensitif, kami baru tahu," ungkap Puan.
"Kemudian ada juga hal-hal yang katanya merugikan, misalnya tenaga kerja atau
buruh. Itu kan kami lihat lagi. Nggak mungkin dalam waktu beberapa hari kami ini
semua bisa tahu isi dari draf tersebut," imbuhnya.
Adapun salah satu pasal dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang menjadi
polemik di masyarakat, mengenai aturan mengganti undang-undang menggunakan
peraturan pemerintah. Pemerintah kemudian menyatakan itu salah ketik.
Puan menilai DPR tidak perlu mengembalikan draf RUU Cipta Kerja tersebut ke
pemerintah. Pimpinan DPR dari Fraksi PDIP mendiskusikan kembali pasal tersebut.
"Ya kan pemerintah sudah mengatakan bahwa itu katanya ada salah ketik. Ini kan
masih draf. Jadi memang nggak perlu juga kami kembalikan, tapi nanti bicarakan
lagi di sini," jelasnya.
(zak/idn)
Page 119 of 125.
