Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 123
Title MAHASISWA DI MALANG TOLAK RUU OMNIBUS LAW
Media Name inilah.com
Pub. Date 24 Februari 2020
Page/URL https://inilah.com/news/2565629/mahasiswa-di-malang-tolak-ruu-omnibus- law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
INILAH.COM, Malang - Puluhan mahasiswa dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi
turun ke jalan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja
di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020). Demonstran menilai
Omnibus Law Cipta Kerja menghilangkan hak-hak masyarakat demi kepentingan
investasi.
Koordinator lapangan, Ramli Abdulrajak menilai, Omnibus Law Cipta Kerja
mahasiswa menuntut pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law. Sebab,
dianggap mengancam hak masyarakat, baik dari sektor agraria, ketenagakerjaan
dan lingkungan.
"Omnibus Law Cipta Kerja mencederai hak normatif masyarakat, baik sektor agraria
maritim, sektor ketenagakerjaan dan lingkungan. Omnibus Law akan menghapus
hak pekerja yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Hak pekerja dalam undang-undang ini masih sering dilanggar oleh
pihak korporasi. Apalagi ketika undang-undang tersebut tergantikan oleh Omnibus
Law. Justru lebih menyengsarakan," papar Ramli, Senin, (24/2/2020).
Dia menyebut Omnibus Law di sektor agraria, telah menghianati semangat
Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Omnibus Law
yang sedang dalam pembahasan berpotensi memperparah kerusakan lingkungan
akibat ulah korporasi.
"Kami menilai pemerintah melalui omnibus law berusaha mencabut analisis
mengenai dampak lingkungan (Amdal) seperti yang diatur dalam Undang-Undang
nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(UUPPLH). Dengan adanya Amdal saja masih banyak perusakan lingkungan yang
dilakukan oleh korporasi," tandas Ramli.
Dengan berbagai pertimbangan itulah, puluhan mahasiswa menolak Rancangan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang masih menunggu pembahasan di
DPR RI. Mahasiswa menganggap Omnibus Law tidak berpihak kepada rakyat.
[beritajatim].
Page 122 of 125.
