Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 118
Title PKS MINTA PEMERINTAH TIDAK KORBANKAN BURUH KETIKA MEMBUAT OMNIBUS LAW
Media Name jpnn.com
Pub. Date 24 Februari 2020
https://www.jpnn.com/news/pks-minta-pemerintah-tidak-korbankan-buruh-k etika-
Page/URL
membuat-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani Nelayan Riyono meminta
pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) mencari terobosan lain untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setidaknya, pemerintahan era Jokowi tidak
mengandalkan Omnibus Law meningkatkan perekonomian.
Riyono mengungkapkan itu setelah menghadiri diskusi berjudul "Omnibus Law RUU
Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa" di kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan
TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (24/2).
"PKS mendesak pemerintah Jokowi agar mencari terobosan lain dalam upaya
peningkatan pertumbuhan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja," kata dia.
Riyono mengatakan, Omnibus Law banyak berisi aturan yang kontroversial.
Menurut dia, aturan di dalam Omnibus Law tidak menguntungkan buruh dan hanya
menyenangkan investor.
"Jangan korbankan buruh terutama perlindungan dan kesejahteraannya dalam
rangka genjot pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi," kata dia.
Menurut dia, seharusnya pemerintah fokus dalam memberantas korupsi untuk
menumbuhkan perekonomian. Selain itu, pemerintah perlu melakukan efisiensi
birokrasi demi menumbuhkan ekonomi.
"Pemerintah juga harus serius menghilangkan hambatan utama investasi yang
ternyata bukan masalah perburuhan melainkan masalah korupsi, inefisiensi
birokrasi, akses ke perbankan, infrastruktur, instabilitas pemerintahan, tarif pajak,
dan inflasi," kata dia..
Page 117 of 125.
