Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020

Title KEMENAKER TEGASKAN TIDAK BENAR OMNIBUS LAW HAPUS UPAH MINIMUM
Media Name sindonews.com
Pub. Date 24 Februari 2020
https://ekbis.sindonews.com/read/1536493/34/kemenaker-tegaskan-tidak-b enar-
Page/URL
omnibus-law-hapus-upah-minimum-1582550364
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan tidak
benar bahwa omnibus law bakal menghilangkan upah minimum dan sejumlah hak
lainnya, seperti cuti, hak perlindungan, dan jam kerja. Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK)
Kemenaker Haiyani Rumondang menerangkan, hal itu dalam IDX Economic Forum
hari ini.

"Isu penghapusan upah minimum dan sejumlah hak pekerja dalam Omnibus Law
itu tidak benar," ujar Haiyani di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa upah minimum tidaklah dihilangkan, tetapi ada
upah provinsi. Selain itu, terdapat penyederhanaan Undang-undang (UU) terkait
pembiayaan upah dan cuti. "Jadi, bukan dihilangkan. Kami buat penyederhanaan,
jam kerja pun nanti disesuaikan," ungkapnya, Terkait jam kerja, menurutnya ada
beberapa jenis pekerjaan yang memang memerlukan waktu tertentu, bisa kurang
atau lebih dari ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu 8 jam dalam satu hari
berdasarkan Pasal 77 ayat 1 UU No.13/2003.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden menyebut perubahan formula upah minimum
untuk menjaga para investor tetap bertahan di Indonesia. Seperti diketahui di dalam
omnibus law ini penentuan upah minimum tidak lagi didasarkan pada besaran
inflasi.

Selain itu mengganti variabel pertumbuhan ekonomi nasional menjadi pertumbuhan
ekonomi provinsi. Tak hanya itu yang berlaku hanyalah upah minimum provinsi
(UMP). "Kalau dari para konsultan membandingkan dnegan negara-negara
tetangga, suka tidak suka upah minimum kita jauh di atas rata-rata negara lain,"
kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono.

(akr).

Page 114 of 125.