Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 13
Dia menekankan RUU Cipta Kerja ini harus jelas manfaatnya untuk kemashlatan
rakyat kecil, termasuk buruh. Ia juga tak menampik saat ini berbagai aturan di
Indonesia belum ramah terhadap sektor investasi.
Menurutnya, merujuk data Ease Business Survey dari World Bank, kemudahan izin
usaha Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara. Posisi ini jauh dibanding
dengan Singapura di peringkat ke-2, Malaysia ke-12, dan Thailand ke-21. Namun, ia
menyoroti masih ada persoalan lain seperti kualitas sumber daya manusia atau SDM
seperti tenaga kerja yang terampil.
"Adanya keperluan tenaga kerja yang terampil, berkompeten sehingga mampu
bersaing di dalam pasar tenaga kerja global. Untuk itu, dibutuhkan suatu aturan
yang dapat merangkul semua yang bisa dilakukan oleh Omnibus Law," jelas Fajrie.
Kemudian, ia juga mengakui penyusunan Omnibus Law akan menelan biaya tinggi.
Namun, hal ini layak karena hasilnya nanti bisa jadi solusi persoalan atas tumpang
tindih regulasi di Tanah Air.
Baca Juga: Lagi-lagi Jakarta Terendam, Pengamat Cela Gagasan Anies Gak Jelas
Diketahui, Pemerintah yang menginisiasi program Omnibus Law sudah menyerahkan
draf RUU Cipta Kerja ke DPR pada 12 Februari 2020. Sejumlah isi pasal RUU
tersebut masih ditolak kalangan serikat pekerja karena ada terdapat sejumlah pasal
yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha.
Beberapa pasal kontroversial itu mulai nilai besaran pesangon Pemutusan Hubungan
Kerja atau PHK berkurang, nasib karyawan status outsourcing tak jelas, sampai
mengubah ketentuan cuti khusus haid bagi kalangan perempuan.
Page 12 of 125.
