Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020

Title SALAH TEMBAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name tempo.co
Pub. Date 25 Februari 2020
Page/URL https://kolom.tempo.co/read/1311725/salah-tembak-omnibus-law-cipta-ker ja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jutaan buruh Indonesia sedang merasakan mendung menggelayuti mereka akibat
rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law. Mendung
tersebut setidaknya disebabkan oleh dua poin. Pertama, ketentuan upah minimum.
Terdapat perbedaan formula penghitungan antara aturan lama Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan draf omnibus law itu.
Dalam peraturan lama, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur inflasi dimasukkan dalam penentuan
upah minimum. Namun, dalam Pasal 88D rancangan omnibus law, penghitungan
upah minimum tidak lagi memasukkan inflasi sebagai faktor penambah kenaikan
upah pada tahun berikutnya.

Perhitungan di atas memberikan implikasi berupa upah minimum tidak
memperhatikan faktor inflasi. Apabila pertumbuhan ekonomi 4 persen dan inflasi 5
persen, secara riil pertambahan upah tahun t+1 sebesar minus 1 persen dari upah
minimum tahun berjalan. Namun, secara nominal, upah akan tetap naik, kecuali
ketika pertumbuhan ekonomi minus. Formula baru perhitungan tersebut
mensyaratkan inflasi berada pada level yang terkendali atau dengan kata lain harus
lebih rendah daripada angka pertumbuhan ekonomi.

Kedua, ketentuan struktur dan skala upah. Pasal 92 Undang-Undang
Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah
dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan
kompetensi. Struktur dan skala upah itu kemudian diatur oleh keputusan menteri.

Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ada perubahan pada Pasal 92
tersebut, sehingga struktur dan skala upah di perusahaan cukup disusun oleh
pengusaha dan hal itu digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah
berdasarkan satuan waktu. Struktur dan skala upah itu tak lagi diatur oleh
keputusan menteri. Hal ini mempermudah pembahasan struktur dan skala upah
tanpa menunggu keputusan menteri tapi menghilangkan prinsip tripartit. Pekerja
berada pada posisi tawar yang lemah dalam pembahasan struktur dan skala upah.

Kegelisahan para buruh sebenarnya tidak terjadi apabila omnibus law itu tepat
sasaran. Selama ini, narasi yang dibangun untuk melandasi "undang-undang sapu

Page 9 of 125.