Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 7

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
               Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang pun mengatakan upah minimum
               sektor industri padat karya dimungkinkan untuk lebih rendah dari sektor padat
               modal.

               "Ya mungkin bisa saja begitu, kalau tidak kan tidak mungkin dilakukan perbedaan
               karena ini kan untuk membantu sektor-sektor padat karya yang banyak pekerja di
               sana," kata Haiyani, Senin (24/2/2020).

               Namun, Haiyani tidak mengkonfirmasi apakah produktivitas juga akan turut
               diperhitungkan dalam menentkan upah minimum bagi sektor industri padat karya.
               "Sedang kami lakukan pembahasan jadi belum bisa saya sampaikan," katanya.

               Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa upah minimum yang
               diatur khusus bagi sektor industri padat karya diperlukan dalam rangka
               mengakomodasi angkatan kerja yang memiliki skill rendah.

               Harapannya, dengan upah minimum khusus semakin banyak angkatan kerja yang
               terserap serta mengakomodir kebutuhan industri padat karya yang banyak
               mengalami gulung tikar.

               "Meskipun begitu kita tetap berfikir bagaimana upah yang kita atur itu
               mengakomodir perlindungan sosialnya," ujar Ida, Senin (24/2/2020).

               Lalu, apakah ini berarti sektor industri padat karya bakal mendapat upah minimum
               lebih rendah dibandingkan sektor padat modal ataupun UMP yang diusulkan
               dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah? Terkait hal ini, Ida tidak
               menerangkan terlalu banyak.

               "Kita belum bicara pada PP. Kita mesti mendata dulu berapa industri padat karya
               yang tidak mampu. Tidak bisa digebyah uyah semuanya tidak mampu," ujar Ida.

               Bahkan, Ida mengatakan pihaknya masih belum menentukan industri mana saja
               yang akan dikategorikan sebagai industri padat modal yang upah minimumnya
               diatur secara khusus.

               Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja juga masih belum memiliki masukan khusus
               mengenai upah minimum sektor padat karya.

               Ketua Umum Kadin sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja Rosan
               Roeslani mengatakan pihnya masih sibuk mengawal Omnibus Law, bukan aturan
               turunannya.

               Namun, Rosan mengatakan bahwa memang idealnya upah minimum atas sektor
               padat karya seharusnya diperlakukan berbeda dengan upah minimum sektor padat





                                                       Page 6 of 125.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12